Oleh: Smengit Koropon
Ilustrasi: halmahera dalam cengkraman kapitalis babi
Kerusakan alam
yang terjadi di Halmahera hari ini sungguh sangat keterlaluan. Sebuah pulau
dengan luas 17.780 km²
di jarah dengan begitu brutalnya. Program pemerintah atas nama hilirisasi dalam hal ini, telah mempercepat
proses pembongkaran daratan Halmahera, secara habis-habisan, atas nama pertumbuhan
ekonomi kelas penguasa ini mengorbankan alam di Halmahera demi cipratan profit
kapitalis. Betapa bengisnya kelas penguasa kita hari ini.
Bahkan dalam
laporan Jatam tercatat sekitar 127 ijin usaha pertambangan (IUP) seluas 655.581,43
H. dan 12 titik smelter di maluku utara. Bahkan 62 IUP di antaranya tambang
nikel seluas 239.737,35 H. yang tersebar di Halmahera Timur, Halmahera Tengah,
dan Halmahera Selatan. Kita menyaksikan ijin usaha pertambangan yang di lepaskan
di halmahera, guna mengeruk habis sumberdaya alam tidaklah main-main. Bahkan sering
kali berkonflik dengan masyarakat di sentra-sentra pertambangan nikel dan memenjarakan
masyarakat adat yang melawan kesewenang-wenangan perusahan tambang yang merusak
hutan adat.
Pertumbuhan
ekonomi maluku utara juga terbilang cukup tinggi yang di dongkrak oleh investasi
pertambangan nikel dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. berkisar
34,6% pada kuartal pertama 2025 ini adalah pertumbuhan yang sangat tinggi,
namun seribu satu sayang, pertumbuhan ini berbanding terbalik dengan realitas
kehidupan yang di rasakan masyarakat maluku utara. Semua kekayaan alam maluku
utara di boyong keluar dan sebagiannya masuk dalam kantong pejabat berperut
buncit.
Demi memuaskan
nafsu kapitalis tambang, rakyat di pesisir Halmahera harus membayar dengan
sangat mahal atas apa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah kita hanya mengincar keperawanan hutan Halmahera
yang kaya akan sumberdaya yang berlimpah, demi profit semata yang di nikmati segelintir
elit politik dan kapitalis tambang. Sementara kelas pekerja dan masyarakat adat
di Halmahera di biarkan di hantam penderitaan yang begitu bengisnya, secara silih berganti. Lingkungan
yang rusak, krisis kesehatan yang menghantui masyarakat Halmahera setiap
harinya. Udara yang tercemar, Kecelakaan kerja, upah murah, penyingkiran masyarakat adat, dll. inilah
penindasan tripel kill yang di desain oleh pemerintah kita demi memuaskan para
kapitalis dan elit bermulut manis.
Bahkan 11
masyarakat adat yang di tangkap karena membela ruang hidupnya di jebloskan
kedalam penjara untuk memperlicin jalannya investasi. Gubernur kita yang cantik Sherly menyatakan “sebagai pemerintah kita perlu menjaga iklim investasi tetap baik”
dan ia melanjutkan biarlah 11 masyarakat adat di serahkan ke pihak penegak
hukum. inilah potret kebusukan pemerintahan kita yang telah kawin silang dengan
kapitalis tambang untuk kepentingan sempit mereka.
Kini halmahera
sedang dan akan menjadi agenda penghancuran, tidak ada alasan untuk meringkuk, saatnya
Angkatan muda yang sadar kelas Bersatu dengan masyarakat adat dan kaum buruh
untuk mengakhiri penjarahan atas nama profit. Akhiri eksploitasi, jadikan Halmahera
yang hijau lagi. Tendang semua politisi yang busuk dan munafik keluar dari kursi mereka. Ekspropriasi semua kekayaan pejabat untuk rakyat. Demi distribusi
kekayaan yang merata dan berkeadilan. Tidak ada jalan lain melainkan kekuatan aksi massa dari rakyat Maluku Utara. Akhiri kesewenang-wenangan penguasa. Kita harus keras kepala.